Bandung Jabar, SIBER88.CO.ID_Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi NasDem, Rian Firmansyah mendorong BPH Migas agar terus memperkuat proyeksi pertumbuhan industri hilir Migas Indonesia tetap positif hingga 2024, khususnya di bidang investasi hilir Migas untuk bidang pengangkutan, pengolahan, penyimpanan dan niaga.
“Investasi Hilir Migas diperkirakan akan terus meningkat menjadi 11,22 miliar US Dollar pada tahun 2023 dan juga 10,77 miliar US Dollar pada tahun 2024, oleh karena itu, perlu integrasi pengembangan hilir Migas dengan industri petrokimia yang diharapkan akan mendorong peningkatan standar Euro 5 dan Euro 6 yang minim karbon sebagai bagian dari komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060,” kata Rian Firmansyah dalam Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas bersama DPR RI diHotel Sutan raja Soreang Kabupaten Bandung, senin(28/8/2023).
menurutnya, pertumbuhan industry hilir Migas sudah harus integral dengan semangat mencegah perubahan iklim dan mendorong tercapainya net zero emission pada 2060, oleh Karena itu, perlu adanya sinergi dengan hal tersebut, “proyeksi surplus neraca gas bumi dalam waktu satu dekade mendatang menjadi berita baik, mengingat gas bumi relatif bersih, murah, mudah didapat dan aman sehingga berperan sebagai komplemen dalam program transisi,” imbuhnya.
Karena itu, menurut Rian, BP Migas memegang peranan penting agar sektor hilir Migas dapat memacu pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional untuk memperkuat peran tersebut perlu sinergitas antara DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dan BPH Migas (Badan Pengelolaan Hulu Migas) yang lebih erat.
Rian juga mengapresiasi BPH Migas yang terus berkoordinasi dengan DPR RI dalam memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam bidang hulu migas, seperti eksplorasi, produksi, dan pengelolaan sumber daya migas, sesuai dengan kepentingan nasional dan masyarakat.
Bagi Rian Firmansyah, peran yang harus dijalankan BPH Migas harus benar-benar mencermati dua kepentingan, pertama adalah memastikan ketersediaan pasokan Migas dan pemberian subsidi yang tepat sasaran di tengah masyarakat, kedua mengawasi dan mendengar kondisi iklim usaha Migas sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dia senantiasa mendorong agar BP Migas agar adaptif terhadap kondisi geo-politik dunia yang perubahannya tidak terduga, karena salah satu kendala saat ini disamping masalah air, adalah masalah energy. Tentu saja peristiwa perang di Ukraina yang membuat harga minyak terguncang, benar-benar menjadi menjadi pelajaran kita semua, konversi pada system digital sudah tidak bisa kita elakkan, agar proses distribusi Migas bisa lebih terkontrol dan efesien, khususnya menyangkut BBM bersubsidi.
DPR dan BPH Migas telah bersepakat untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak dengan cara melakukan pengujian secara berkala, dan menunjuk surveyour-surveyour yang telah mendapatkan persetujuan Komisi VII untuk menjaga independensi dan profesionalisme dalam pengujian kualitas bahan bakar minyak sebelum dipasarkan kepada konsumen.
Rian juga meminta adanya sinergitas BPH Migas dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan, khususnya terhadap bahan bakar minyak bersubsiudi agar tepat sasaran. “DPR telah mendorong BPH Migas untuk bersinergi dengan pemerintah, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya agar melakukan akselerasi pembangunan pipa transimisi dan infratuktur gas bumi.” pungkas nya.
( Yans)
